Kinerja MK Dinilai Lamban, Ini Penjelasannya

Kinerja Mk Dinilai Lamban – Jelang pemilihan pemimpin baru Mahkamah Konstitusi tetap dikritik kinerjanya gara-gara di bawah ketua Arief Hidayat yang masa tugasnya berakhir lebih dari satu hari mendatang, MK tetap dianggap lamban dalam bekerja.

Temuan Kode Inisiatif Adelina Syahda mengutarakan MK perlu kala sampai 10 bulan untuk menentukan suatu kasus sepanjang 2016 padahalĀ  penanganan kasus oleh MK sebelumnya umumnya hanya perlu kala 6,5 bulan. Baca juga berita politik lainnya

“Lambatnya penanganan kasus berikut selanjutnya mencegah dan menyebabkan perkara di MK terlalu banyak” tutur Adelina melalui info resmi yang diterima oleh portal tempat online, Kamis.

MK terhitung dinilai kurang responsif dalam melihat pengujian sebuah undang-undang yang jelas.

Salah satunya ujar Adelina, ketika menanggulangi uji materi UU Pilkada yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal kewajiban berkonsultasi bersama dengan DPR dan pemerintah. MK selanjutnya memutus uji materi berikut terhadap 10 Juli lalu setelah digugat semenjak Oktober 2016.

“Seharusnya keinginan pengujian pasal berikut dapat ditanggapi secara cepat oleh MK mengatur bersama dengan momentum pembahasan RUU di DPR” ujar Adelina.

Sedangkan berikut lanjutnya, kinerja MK terhitung dinilai alami penurunan setelah timbulnya kasus suap yang menjerat salah satu hakim konstitusi Patrialis Akbar. Kasus berikut mengingatkan terhadap perkara eks Ketua MK Akil Mochtar yang menerima suap untuk kasus pilkada terhadap 2012.

Adelina berujar lebih dari satu kasus berikut mesti menjadi evalusi internal MK dan pemilihan ketua MK mendatang tak hanya menjadi seremoni tapi terhitung momentum untuk menilai dan melakukan perbaikan lembaga peradilan konstitusi itu.

“Ini waktunya MK memilih langkah nyata untuk melakukan perbaikan kasus di dalam. Semoga tersedia sebagian satu} pilihan lain calon ketua MK yang dapat dipilih oleh lebih dari satu hakim konstitusi” ujarnya.

Sesuai ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) UU MK memaparkan, pemilihan ketua dan wakil ketua MK dilakukan berasal dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 2,5 tahun. Atas dasar itu sembilan hakim MK mempunyai kesempatan menjadi ketua dan wakil ketua MK.

Arief sendiri sudah menjabat sebagai Ketua MK jadi berasal dari 2014 dan mengakhiri masa jabatannya terhadap 14 Juli 2017.