Diperkirakan penerimaan pajak tidak shortfall

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tinggal memiliki sisa waktu kurang dari dua bulan untuk mengumpulkan penerimaan pajak untuk mencapai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.

Direktur Potensi, Kepatuhan serta Penerimaan Pajak Yon Arsal menyebutkan, terdapat banyak komponen yang juga akan punya pengaruh dalam dua bln. ini hingga diprediksikan penerimaan tidak mencatatkan shortfall. “Masih diupayakan maksimum, ” katanya pada Kontan. co. id, Senin (13/11).

Ia mengatakan, komponen pertama adalah pencairan Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara (APBN) serta Biaya Pendapatan serta Berbelanja Daerah (APBD).

“Bukan hanya datang dari penerimaan yang dipotong disana, tapi kan juga ekonominya berputar-putar. Itu untuk dua bln. ini, sebagian kanwil yang bergantung dengan penerimaan dari APBN serta APBN begitu bergantung ke situ, ” kata Yon.

Ke-2, juga akan ada lonjakan dari penerimaan PPh 21 yang akan berlangsung di bln. Desember, “PPh 21 closing pada Desember. Bila ada kekurangan bayar, kekurangan potong, dilunasi di Desember, ” ucapnya.

Mengenai ke-3, Yon menyebutkan, penerimaan Pajak Bertambahnya Nilai (PPN) dalam negeri serta PPN Import juga diinginkan tetaplah stabil diatas 15% supaya mensupport penerimaan pajak sesuai sama tujuan dalam APBNP 2017.

Nah, masalah penerimaan dari berbelanja negara sendiri, ia mengakui, hingga Oktober ini perkembangan penerimaannya masih tetap negatif dibanding th. depan.

Yon lihat, hal semacam ini lebih dikarenakan oleh ketidaksamaan Pendapatan Tidak Terkena Pajak (PTKP) atau dari PPh 21-nya karna komponen upah pegawai di APBD begitu besar dapat 60%-70%.

Jumlah penerimaan pajak dari aktivitas APBN juga terdaftar tetaplah bahkan juga relatif alami penurunan. Menurut Yon, pada 2012 lantas, porsinya cuma sekitaran 8% pada keseluruhan penerimaan pajak.

“Kalau yang clue-nya administrasi pemerintahan memanglah masih tetap minus, tapi bila bendahara keseluruhannya masih tetap positif karna bendahara ini ada sisi pajaknya yang atas nama relasi. Untuk PPN kan tidak atas nama negara serta itu tidak di clue-nya administrasi pemerintah. Saya masih tetap menginginkan lihat ini selanjutnya, ” tuturnya. Sumber: http://www.siamplop.net